Senin, 22 September 2014

acara pelepasan wisudawan/wati jurusan sosiologi yg ke-100

Dokumentasi acara pelepasan wisudawan wisudawati jurusan sosiologi pada wisuda yang ke 100, yang telah diselenggarakan pada tanggal 7 juni 2014 sungguh sangat luar biasa. Semoga dengan diwisudanya kakanda semua, kami berharap, semangat dan kesuksesan kakanda juga dapat tersinergikan kepada kami semua yang masih dalam proses menuju gerbang untuk menjadi para wisudawan dan wisudawati priode berikutnya seperti halnya kakanda juga….

“Sekian lama kakanda berjuang melawan rasa malas, melawan semua rasa kesal, ketidak sabaran untuk tidak selalu dikurung dalam keterkaitan, namun akhirnya kini kakanda mencapai titik kebahagiaan yang telah diimpikan selama proses perkuliahan, akan tetapi tidaklah sampai disana kakanda merasakan kepuasan. Karena kakanda harus tetap melanjutkan perjuangan kakanda pada tahap berikutnya untuk meraih berbagai macam impian lainya yang sedang menanti kakanda untuk meraihnya..,

kami mengucapkan selamat atas diwisudanya kakanda tercinta semua” mohon jangan lupkan kami, dan bantulah kami supaya kami juga dapat meraih impian kami….

Senin, 30 Juni 2014

Tes CPNS 2014

Tanpa SKCK, Kartu Kuning, dan Surat Keterangan Sehat

Syarat Adm CPNS 2014 Dihapuskan

Sabtu, 07-06-2014 | 10:08 WIB | 1267 klik

Jakarta, Padek—Persyaratan administrasi pendaftaran tes CPNS dicap ribet dan rumit. Bahkan banyak yang menyebut, konsentrasi calon pelamar sudah habis untuk menyiapkan tetek bengek persyaratan mengikuti ujian calon abdi negara. Mulai tahun ini pemerintah mengepras sejumlah persyaratan administrasi (adm) pendaftaran tes CPNS.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, persyaratan administrasi tes CPNS yang dihapus adalah lembar SKCK (surat keterangan catatan kebaikan), surat keterangan sehat, dan kartu kuning.

SKCK selama ini diterbitkan oleh satuan Intelkam Polres. Tetapi untuk mendapatkannya, pemohon harus mendapatkan surat pengatar dari Polsek.

Masyarakat tentu banyak yang mengeluh, karena lokasi Polres umumnya ada di pusat kabupaten atau kota. Sedangkan tempat tinggal calon pelamar CPNS tersebar hingga ke pelosok kabupaten dan kota.
Biaya resmi untuk mendapatkan SKCK sejatinya tidak mahal yakni Rp 10 ribu/nama dan masuk PNBP (penerimaan negara bukan pajak) Polri. Tetapi karena jumlah pelamar tes CPNS sangat banyak, maka uang yang terkumpul dari permohonan SKCK cukup besar. Misalnya pada tes CPNS 2013 lalu, tercatat jumlah pelamar mencapai 1,6 juta orang lebih. Itu artinya uang dari SKCK pelamar tes CPNS minimal terkumpul Rp 16 miliar. Penghapusan ini tentu membuat pundi-pundi keuangan Polri berkurang.

Persyaratan lain yang dihapus adalah lembar kartu kuning atau surat keterangan pencari kerja yang diterbitkan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten dan kota.

Pengurusan kartu kuning ini menjadi hak pemerintah daerah. Aturannya tidak ada retribusi dalam pengurusan kartu kuning ini. Tetapi umumnya banyak pungutan liar dalam pembuatannya. Nominalnya bervariasi mulai dari Rp 5 ribu hingga Rp 25 ribu.

Sedangkan surat keterangan sehat ini diterbitkan dokter pemerintah. Tidak ada aturan yang baku terkait tarif pembuatan surat keterangan sehat ini. Dalam praktiknya aroma pungli diduga juga terjadi dalam pengurusan surat keterangan sehat ini.

Herman menuturkan, pemangkasan aneka persyaratan administrasi pendaftaran tes CPNS itu bermaksud supaya calon peserta tes fokus menyiapkan diri menghadapi butir-butir soal ujian.
Seperti tes tahun lalu, materi ujian terdiri dari wawasan kebangsaan, karakteristik pribadi, dan intelejensia umum. "Mereka tidak perlu disibukkan dengan mengurus atau membuat berbagai persyaratan administrasi," katanya kemarin.

Herman menuturkan, ketiga persyaratan administrasi itu sifatnya dihapus dalam skema pendaftaran pelamar tes CPNS. Tetapi ketika mereka diterima mencai CPNS, wajib melampirkan surat keterangan sehat, SKCK, dan kartu kuning tadi. "Penghapusan syarat-syarat administrasi yang memberatkan pelamar ini bagian dari reformasi birokrasi," ujarnya.

Menurut Herman, dipangkasnya persyaratan administrasi itu tidak akan mengurangi kualitas seleksi CPNS baru. Sebab, selama ini kelulusan peserta ujian murni ditentukan dari kemampuannya mengerjakan soal ujian.

Dengan penghapusan tiga syarat administrasi tadi, Harman memprediksi pelamar tes CPNS tahun ini bakal membludak. Tetapi dia memastikan tes CPNS tetap sesuai skenario awal yakni menggunakan computer assisted test (CAT). Dengan model itu, peserta tidak lagi mengerjakan soal ujian di kertas lembar jawaban. Tetapi mereka mengerjakan langsung di komputer yang terhubung langsung ke server panitia seleksi.

Herman menuturkan seluruh usulan kuota CPNS baru dari instansi pusat maupun daerah sudah mulai masuk ke Kemen PAN-RB. Selanjutnya usulan ini akan digodok dan ditetapkan menjadi formasi di setiap instansi. Herman mengatakan, kebutuhan bidang pekerjaan yang paling banyak masih tetap tenaga pendidik, tenaga medis, serta tenaga penyuluh pertanian dan sejenisnya.
Rencananya tes CPNS 2014 digelar antara Juni-Juli. Kuota yang disiapkan mencapai 100 ribu kursi. Sebanyak 5 ribu di antaranya dibuka untuk pelamar lintas disiplin ilmu.
Gaji PNS Dibenahi

Di sisi lain, pemerintah terus mematangkan skema gaji PNS. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Ki Agus Ahmad Badarudin mengatakan, Kemenkeu dan KemenPAN-RB tengah membahas rencana penerapan skema single salary system atau sistem penggajian tunggal.
Artinya, PNS hanya akan mendapatkan gaji pokok yang lebih tinggi ditambah tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Gaji pokok sesuai pangkat dan golongannya, sementara tunjangan kemahalan dan tunjangan kinerja akan berbeda-beda.

Berbagai insentif yang diberikan terkait pelaksanaan pekerjaannya nanti akan dihilangkan, seperti insentif kepanitiaan lelang dan uang saku rapat.
"Intinya, PNS yang kinerjanya baik akan mendapat tunjangan kinerja yang lebih," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, kemarin (6/6).

Menurut Agus, sistem remunerasi atau tunjangan kinerja diberikan berdasar penilaian atas instansi atau Kementerian/Lembaga (K/L). Sehingga, PNS yang berkinerja baik maupun yang berkinerja kurang baik dalam satu instansi akan mendapat remunerasi yang sama.

Dengan sistem yang baru nanti, maka penilaian akan dilakukan terhadap masing-masing individu. "Ini penting untuk mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah," katanya.

Agus menyebut, skema single salary system akan menyelaraskan postur gaji PNS yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. Adapun tunjangan terdiri dari tunjangan kemahalan dan tunjangan kinerja.
Nah, komponen tunjangan kinerja itulah yang akan dicari formulanya agar bisa diterapkan pada seluruh PNS. Perbaikan skema gaji PNS merupakan bagian dari reformasi birokrasi. (wan/owi/ken/jpnn)

Sumber: http://www.padangekspres.co.id/berita/51157/syarat-adm-cpns-2014-dihapuskan.html

Sumatera Barat: Budaya kita adalah identitas kita

Kesenian Anak Nagari Butuh Perhatian

Jumat, 21-06-2013 | 11:59 WIB | 192 klik

Tim kesenian anak nagari Kotokaciak Sarangkuah Dayuang

Agam Padek—Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjungraya miliki grup kesenian tradisional Anak Nagari Tambua Tansa Sarangkuah Dayuang yang bisa dikembangkan dan dijadikan ajang promosi bagi pemerintah setempat.

Ini terlihat dari penampilan yang disuguhkan dan disajikan oleh group kesenian tradisional anak nagari “Sarangkuah Dayuang” milik masyarakat tersebut sering melakukan pertunjukan hiburan, kesenian dan kejuaran yang dilaksanakan di berbagai kegiatan.
Penampilan yang disuguhkan grup kesenian Sarangkuah Dayuang ini membuat decak kagum semua penonton yang menyaksikannya, ditambah penampilan dan antraksi yang dimainkan oleh anggota grup kesenian.

Sekretaris Kesenian grup Sarangkuah Dayuang N. Sutan Panduko, Rabu (19/6) kepada Padang Ekspres menyebutkan, grup kesenian yang mereka tampilkan merupakan grup kesenian milik masyarakat Nagari Kotokaciak yang mempunyai anggota sekitar 30 orang yang terdiri dari muda-mudi, anak-anak dan tokoh masyarakat. ”Sebelumnya sanggar Sarangkuah Dayuang memiliki 30 anggota yang dibentuk oleh Himpunan Pemuda Pelajar Koto Kaciak (HPPK) yang dilaksanakan di Padang,” jelasnya.

Kesenian Sarangkuah Dayuang yang berdiri tahun 1980 silam merupakan kesenian anak nagari yang juga terdiri dari tari piriang, tambua tansa serta pencak silat. Saat ini sering tampil menjadi duta Agam dan mengikuti setiap iven daerah lainnya. Selain itu, grup kesenian ini tidak saja pernah tampil di Kecamatan Tanjungraya namun juga pernah tampil di luar kecamatan seperti pada tahun 2004 pernah meraih juara 1 di festival randai untuk tingkat Sumatera Barat mewakili Kabupaten Agam.
Namun, saat ini peralatan dan sarana tambua sangat memiriskan karena grup keseniannya sangat memerlukan bantuan tambahan dan perbaikan dikarenakan alat keseniannya telah banyak yang telah rusak dan itu perlu dukungan dari berbagai pihak di kabupaten. (y)

Sumber: http://www.padangekspres.co.id/berita/44950/kesenian-anak-nagari-butuh-perhatian.html

Pendidikan: Dilema pendidikan kita.

Segera Cairkan Tunjangan Sertifikasi

Guru tak Fokus Mengajar

Sabtu, 28-06-2014 | 11:15 WIB | 239 klik

Airtawar, Padek—Macetnya pembayaran tunjangan sertifikasi dapat mengganggu konsentrasi guru melakanakan tugas belajar mengajar. Pemko Padang diminta segera memperbaiki pelayanan karena bisa berdampak pada perbaikan mutu pendidikan sebagaimana tujuan dari tunjangan sertifikasi tersebut.

Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumbar, Jamaris Jamna meminta Dinas Pendidikan Padang memudahkan proses pencairan dana sertifikasi. Caranya, membantu para guru untuk memenuhi persyaratan seperti kecukupan jam mengajar hingga pengurusan Surat Keputusan (SK) Dirjen Kemendikbud.

"Kalau SK Dirjen sudah keluar, cairkan saja, jangan ditunda-tunda. Bagi yang belum keluar, berikan pelayanan dan sikap yang baik serta jelaskan apa kendalanya," kata Jamaris Jamna.
Dia menilai, kelalaian Dinas Pendidikan akan berdampak pada mutu pendidikan. Sebab, waktu guru akan tersita untuk mengurus proses pencairan tunjangan sertifikasi.

"Pencairan tunjangan biasanya terkendala belum lengkapnya database guru dari Dinas Pendidikan. Namun, ada juga syarat telah lengkap, prosesnya masih dipersulit. Ketika para guru bertanya, hanya diminta menunggu tanpa memperoleh informasi terkait persyaratan yang kurang. Padahal, dana ini menyangkut hajat dan kebutuhan dasar para guru. Walaupun sebetulnya esensi sertifikasi bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tapi peningkatan mutu mengajar sebagai pendidik," ujarnya.
"Hanya saja, karena faktor kesejahteran guru di Sumbar yang belum terjamin, mau tidak mau, dana tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar," tambahnya.

Karena itu, dia meminta Disdik tidak mempersulit proses pencairan. "Tidak ada alasan dinas menundanya. Apalagi, Kementerian Pendidikan telah me-warning daerah yang memperlambat pencairan dana tersebut. Bagi daerah yang coba-coba mempersulit akan diperkarakan. Untuk itu, dinas pendidikan kabupaten kota harus segera mencairkan," jelasnya.

Di sisi lain, dia meminta para guru jangan sampai mengabaikan tugas karena tujuan menjadi guru bukan sertifikasi. "Para guru juga harus melek teknologi. Persoalan entry data dan perbaikan data, sebetulnya dapat diselesaikan sendiri. Fasilitas untuk itu telah disediakan oleh sekolah," ujarnya.
"Manajemen saja sebetulnya. Kepsek harus tegas, jangan izinkan guru mengurus ketika jam mengajar. Karena tugas itu dapat diwakili kepsek atau bidang tata usaha, atau operator. Kepsek harus ciptakan manajemen seperti ini. Bertegas-tegas. Ketika diurus kepsek atau tata usaha, dinas pun harus memberi pelayanan," papar Jamaris Jamna.

Pengamat pendidikan dari UNP, Z Mawardi menilai keterlambatan proses pencairan dana sertifikasi, dapat memecah konsentrasi guru dalam mengajar. Sejauh ini, dia mengakui implementasi dana sertifikasi kurang baik di Padang.

"Tujuannya mulia, malah menjadi bumerang. Ada suasana tidak nyaman di sekolah, baik sesama penerima maupun antara penerima dan yang tidak menerima," tururnya.
Untuk itu, dia menyarankan agar Pemko Padang memberi perhatian khusus pada pemerintah daerah terkait persoalan sertifikasi guru ini.

Mawardi juga mengkritisi kebijakan Kurikulum 2013. Beberapa guru mata pelajaran yang awalnya mendapat sertifikasi, di Kurikulum 2013 mata pelajaran tersebut tidak keluar.
"Padahal, ada syarat 24 jam mengajar dan sinergi antara jam ajar dengan sertifikat. Karena itu, kalau uangnya sudah ada, jangan ditahan-tahan. Tidak ada alasan untuk menahan," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, kinerja tim pengelola sertifikasi guru kembali dikeluhkan para guru calon penerima. Mereka dikenai biaya hingga Rp 300 ribu dengan dalih untuk pengurusan SK Dirjen Kemendikbud.

Terhadap hal itu, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menegaskan sertifikasi guru tidak ada pemotongan. "Para petugas yang mengurus itu telah digaji. Apabila terjadi pemotongan dan pemungutan liar dalam pengurusan dan pencairan dana sertifikasi, silakan lapor agar segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Semua Guru Bisa Sertifikasi

Sertifikasi guru sudah dilaksanakan selama 8 tahun atau sejak tahun 2006 lalu. Besaran tunjangan satu kali gaji pokok. Bila dulu persyaratannya sudah mengajar lebih dari lima tahun, kini tidak berlaku lagi.
"Semua guru sudah bisa mengajukan sertifikasi," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Indang Dewata.

Persyaratan sertifikasi guru harus terpenuhi jam mengajar 24 jam per minggu dan mengajar sesuai sertifikat pendidikan.

Ruzamzaini, pengelola sertifikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan, untuk triwulan 4 tahun 2013, guru yang mengajukan tunjangan profesi guru (TPG) 1.483 guru. Yang lolos verifikasi 1.409 guru. Sisanya 74 permohonan tidak lolos verifikasi.
Ruzamzaini mengatakan, 74 permohonan TPG yang tidak lolos tersebut disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan.

"Kebanyakan guru tersebut tidak mengetahui klasifikasi mendapatkan TPG, sehingga ketika SK Dirjen tidak keluar, mereka protes. Tidak langsung klarifikasi ke Disdik," ujar Alfian, Sekretaris Dinas Pendidikan Padang.

Indang Dewata menambahkan, proses pencairan TPG tidaklah sama dengan proses pencairan gaji bulanan. Prosesnya selama 15 hari kerja, dengan alur tim pengelola sertifikasi guru memperoleh data dari semua operator di sekolah, yang mana tim tersebut memverifikasi data berdasarkan klasifikasi TPG.

Data yang lolos diusulkan Disdik ke Dirjen Kemendikbud. Apabila lolos verifikasi di Dirjen, SK dikeluarkan dan diserahkan ke Disdik. Selanjutnya, SK tersebut diserahkan ke Badan Kas Anggaran (BKA) dan BKA mencairkannya ke bank-bank yang ditunjuk untuk ditransferkan ke rekening guru-guru.

"Saya berharap, TPG ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi keilmuan. Guru-guru tersebut bisa bersekolah lagi, atau mengambil pelatihan untuk menambah ilmu agar kualitas siswa meningkat," ujar Indang. (d/cr3)

Sumber: http://www.padangekspres.co.id/berita/51295/guru-tak-fokus-mengajar.html

Minggu, 25 Mei 2014

Memori KKL'14

Kamis, 22 Mei 2014

Kuliah Umum : Diplomasi dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bersama : Bapak Dr.N.Hassan Wirajuda
(Mentri Luar Negri Republik Indonesia tahun 2001-2009 dan Anggota WANTIMPRES Bidang Luar Negri/ Internasional)

Padang, 22 Mei 2014. Sungguh, suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kita, Bapak Hassan Wirajuda dapat memberikan kuliah umum untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, UNP.

Banyak hal yang dibicarakan saat Bapak menyampaikan materi kuliah. Terutama bagaimana kekuatan dari diplomasi mampu mempertahankan NKRI yang kita cintai ini. Putra-putri bangsa terus berjuang mempertahankan NKRI dan sebuah keutuhan harus dibayar dengan harga mahal. Sebuah perjuangan yang tanpa hentinya mempertahankan NKRI.

Para pejuang kita telah berupaya bagaimana hadirnya Indonesia. Perjuangan para diplomat kita terutama mempertahankan wilayah teritorial indonesia melalui jalan negosiasi terus berlangsung dan berjalan.

Seperti sebuah rumah, tanpa batas yang jelas dan tanpa pagar yang kuat. Sebuah rumah akan mudah dimasuki dan dihancurkan oleh lawan. Seperti halnya indonesia, kita perlu memperjelas dan mempertahankannya demi NKRI yang kita cintai ini.

Jagalah keutuhan dan jagalah perdamaian

Pencipta Lirik dan Lagu : Kusbini

Padamu negeri kami berjanji
Padamu negeri kami berbakti
Padamu negeri kami mengabdi
Bagimu negeri jiwa raga kami - See more at: http://lovers-indonesia.blogspot.com/2012/01/lirik-lagu-padamu-negri.html#sthash.a58cLGqr.dpuf

Bagimu Negeri (Ciptaan : Kusbini)
Padamu negri
kami berjanji
Padamu negri
kami berbakti
Padamu negri
kami mengabdi
Bagimu negri
jiwa raga kami

"Jayalah indonesiaku"

BSMJ 2014 (BP'13)

1. Hari Pertama

2. Kegiatan/acara

3. Penutupan

Padang, 22 Mei 2014. Selamat datang dan selamat bergabung kepada adik-adik (dedek) BP'13. Selamat bergabung dengan HIMA sosiologi FIS UNP.

Hal apapun yang terjadi dilapangan merupakan sebuah acara yang tidak lain bertujuan memperkokoh dan mempererat hubungan kita semua sebagai keluarga SOSANT FIS UNP. Acara tahun ini jauh berbeda dari acara tahun sebelumnya. Lebih berkesan dan sangat menarik.

Terimakasih kepada semua panitia BSMJ'14 ini yang tak dapat kami sebutkan satu persatu.

"Tak ada kata yang takkan salah, takkan ada budi yang tak khilaf", oleh karena itu kami dari HIMA mengucapkan Mohon Maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan ataupun perkataan yang dirasa akan menyinggung maupun menyakiti adek-adek semuanya. Tak ada niat menyakiti atau sengaja melukai. Terlepas dari itu kami semua hanyalah manusia biasa.

Sekali lagi selamat kami ucapkan kepada panitia pelaksana.

Salam sukses untuk kita semua.
Hidup MAHASISWA!